DASAR-DASAR HUKUM KOPERASI DI INDONESIA
Dalam pengertian umum, ide adalah suatu
cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita berkoperasi tumbuh dan berkembang dari
berbagai ide yang melandasinya. Ide berkoperasi, telah berkembang jauh sebelum
koperasi itu sendiri berwujud sebagai koperasi. Ide yang berasal dari berbagai
pandangan itu kemudian melebur ke dalam prinsip-prinsip, asas-asas dasar
koperasi.
Indonesia adalah negara hukum yang berpedoman
kepada Dasar Negara Pancasila, UUD 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara
(GBHN) sebagai sumber hukum tertinggi yang telah ditetapkan oleh MPR-RI sebagai
suatu sumber azaz demokrasi. Di Indonesia Koperasi telah mendapatkan tempat
yang jelas dan pasti, maka dari itu koperasi berlandaskan hukum negara yang
sangat kuat.
Tinjauan Umum Tentang Koperasi Dasar hukum
koperasi adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia
1945 (UUD N RI 1945) dan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang
Perkoperasian.
Dasar-dasar Hukum Koperasi Indonesia :
- Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi
- Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.
- Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PPK No. 36/Kep/MII/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi
- Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM No. 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman kelembagaan dan Usaha Koperasi
- Peraturan Menteri No. 01 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
Landasan-landasan koperasi dapat di bagi menjadi 3 (tiga) hal,
antara lain :
- Landasan Idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila.
- Landasan Strukturil dan landasan gerak Koperasi Indonesia adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD N RI 1945).
- Landasan Mental Koperasi adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Dasar hukum Koperasi Indonesia adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992, ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116.
Koperasi Indonesia berdasarkan UU No.
25 tahun 1992, koperasi suatu badan usaha yang dipandang oleh undang-undang
sebagai suatu perusahaan. Dimana dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk
melakukan kegiatan usaha dan menunjang kepentingan ekonomi anggotanya.
Prinsip koperasi dalam UU No. 25 tahun 1992 mengenai
Perkoperasian, sebagai berikut :
- Pengelolaan koperasi dijalankan secara demokrasi
- Pembagian sisa hasil usaha dilaksanakan secara adil sesuai dengan jasa yang di jual anggotanya
- Koperasi harus bersifat mandiri
- Balas jasa yang diberikan bersifat terbatas terhadap modal.
Berdasarkan UU No. 12 tahun 1967,
koperasi merupakan organisasi kerakyatan bersifat sosial, anggotanya
orang-orang yang termasuk dalam tatanan ekonomi bersifat usaha bersama dan
berazazkan pada kekeluargaan, maka dari itu koperasi di Indonesia di lindungi
oleh badan hukum yang telah ditetapkan.
Dalam undang-undang
ini yang dimaksudkan dengan :
- Koperasi adalah suatu organisasi bisnis yang di operasikan secara bersama berdasarkan prinsip-prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berazazkan kepada kekeluargaan. Bertujuan untuk mencapai kepentingan ekonomi bersama dan meningkatkan kesejahteraan bersama anggotanya maupun orang banyak yang membutuhkan.
- Perkoperasian adalah suatu hal yang sangat berkaitan dengan kehidupan koperasi.
- Koperasi Primer ialah suatu koperasi yang didirikan oleh sekurangnya 20 orang dimana setiap anggotanya berjumlah perseorangan.
- Koperasi Sekunder adalah gabungan suatu badan koperasi yang memiliki jangkauan kerjanya sangat merata dan luas.
- Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu dan terarah untuk menuju tercapainya suatu cita-cita bersama.
Apakah Prinsip Ekonomi Koperasi Sesuai Dengan Kebutuhan Bangsa
Indonesia ?
Menurut saya sudah sesuai dengan kebutuhan
bangsa Indonesia alasan nya karena dari prinsip kedua Pancasila menggambarkan
akan sebuah kesadaran berkemanusiaan. Kesadaran tersebut merupakan modal
ideologis dan kultural yang memungkinkan seseorang untuk membangun suatu tatanan
kebangsaan dan tatanan ekonomi yang berorientasi menciptakan kesejahteraan
bersama. Kesadaran ini lebih memprioritaskan kerja sama demi tercapainya tujuan
kesejahteraan bersama.
Kebutuhan sandang, pangan, papan sangat
diperlukan terutama bagi warga golongan menengah ke bawah yang serba terbatas
perekonomiannya. Karena kebutuhan akan hidup dari suatu profesi pekerjaan yang
berbeda masing-masing menyatukan usaha untuk mempersatukan keyakinan diri
bersama dengan itu untuk mengatasi masalah yang ada dengan sebuah wadah badan
usaha yang berazazkan kekeluargaan yaitu Koperasi. Koperasi itu sendiri
memberikan jalan yang paling mudah bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam
suatu kegiatan yang menguntungkan dengan menyesuaikan setiap kemampuannya.
Sistem koperasi yang berbasis pada ideologi
Pancasila memberi ruang bagi semua masyarakat untuk terlibat dan
dilibatkan dalam kegiatan ekonomi. Koperasi juga memberi ruang dalam
pembelajaran demokrasi, implementasi prinsip-prinsip, gotong-royong,
keterbukaan, tanggung jawab dan kebersamaan yang juga dapat menjadi modal dasar
bagi pembangunan ekonomi yang mandiri. Dengan demikian, akan memberi
ruang dan kesempatan pula bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh
kesejahteraan ekonomi, kesempatan untuk menata persatuan dan solidaritas
bangsa.
SUMBER
http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi#Koperasi_berlandaskan_hukum
