HEBOH BERAS PLASTIK ( Tinjauan Dari Hak Perlindungan Hak Asasi Rakyat )

HEBOH  BERAS PLASTIK ( Tinjauan Dari Hak Perlindungan Hak Asasi Rakyat )

Informasi mengenai beras sintetis mencuat setelah salah seorang penjual bubur di Bekasi, Dewi Septiani, mengaku membeli beras bersintetis. Dewi mengaku membeli enam liter beras yang diduga bercampur dengan beras plastik. Beras tersebut dia beli di salah satu toko langganannya. Dewi memang biasa membeli beras dengan jenis yang sama di toko tersebut seharga Rp 8.000 per liter. Keanehan dari beras tersebut dia rasakan setelah mengolahnya menjadi bubur.

Hasil uji laboratorium yang dilakukan Sucofindo membuktikan kebenaran beras plastik, namun hal ini berbeda dengan Penelitian Puslabfor Mabes Polri yang menyebut tidak ada bahan plastik pada sampel beras yang sebelumnya disebut-sebut mengandung beras sintetis. Hal ini akhirnya berbuntut dengan dipolisikannya Dewi Septiani, pelapor beras plastik.

Tindakan aparat ini disayangkan berbagai pihak, salahsatunya disuarakan oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM). PAHAM sebut jangan sampai temuan tersebut membuat pelapor Dewi Septiani trauma, apalagi sampai merasa menerima intimidasi dari aparat.

“Bila hal ini terjadi, orang akan cenderung abai dan tidak mau melapor apabila melihat sebuah kejahatan,” tegas Sekjend Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (Paham), Rozaq Asyhari, dalam siaran persnya (Kamis, 28/5).

Dia mengungkapkan, apa yang dilakukan Ibu Dewi adalah tindakan konsumen yang baik. Itu adalah upaya preventif untuk menghindarkan masyarakat dari bahaya buruk bahan makanan yang diduga dari platik. Oleh karenanya, langkah waspada yang demikian harus dicontoh oleh anggota masyarakat lainnya.

“Bahwa yang dilakukan oleh Dewi Septiani adalah early warning, yang seharunya merupakan kewajiban apparat terkait untuk menindaklanjuti,” ungkapnya.

PAHAM menyayangkan adanya dugaan intimidasi yang dialami oleh Ibu Dewi. Karena yang dilakukan Ibu Dewi sudah sesuai dengan ketentuan pasal 165 KUHP. Dimana ada kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan kepada polisi jika mengetahui terjadinya suatu tindak kejahatan. Walaupun dalam Pasal 165 KUHP tersebut hanya disebutkan beberapa pasal tindak kejahatan.

“Namun secara umum, hal ini merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan,” terang kandidat Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.

Karena itu PAHAM mendorong agar Kapolri memberikan penghargaan kepada Dewi Septiani dan memberikan sanksi kepada oknum yang diduga mengintimidasi.

“Saya rasa layak Pak Badrodin Haiti memberikan penghargaan kepada Bu Dewi. Karena sebagai warga negara yang baik telah memberikan laporan sebagai bentuk kewaspadaan sesuai dengan ketentuan pasal 165 KUHP. Hal ini untuk merangsang agar masyarakat peduli dengan persoalan hukum yang ada di sekitarnya. Disisi lain, apabila memang terbukti ada oknum aparat yang melakukan intimidasi selayaknya pula Kapolri berikan teguran atau sanksi”, tegasnya.

Meskipun Presiden Jokowi menyatakan bahwa isu beredarnya beras plastik ini jangan terlalu dibesar-besarkan, namun sudah terlanjur menyebar dan meresahkan masyarakat. Nasi yang berasal dari beras, makanan pokok rakyat Indonesia, terduga tercampur dengan plastik yang bentuk dan warnanya menyerupai beras.

Secara terpisah, Kementerian Pertanian (Kemtan) menyatakan dugaan beras plastik yang ditemukan di Bekasi, Jawa Barat itu masuk ke Indonesia secara ilegal.

Beras yang mengandung zat berbahaya tidak mungkin mendapat izin beredar. “Itu jelas ilegal dan itu bentuk kriminal. Itu kan plastik tidak sehat,” ujar Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Hasil Sembiring.

Isu tentang beras plastik ini sudah menyebar ke semua pedagang yang ada di Pasar Induk Tanah Tinggi. Para pedagang menyesalkan tindakan pihak yang membuat beras plastik tersebut.

Mari kita pelajari bagaimana cara membedakannya

Cek beras sebelum di konsumsi (kompasiana.com)

Menurut seorang penjual beras, beras putih plastik kalau dicium enggak wangi beras. Tapi, yang beras asli pasti wangi beras, wangi padi. Ketika ditunjukkan contoh beras asli dengan mengambil beras segenggam, secara bentuk dan kasatmata, warna beras putih tidak sepenuhnya putih, tetapi ada beberapa bagian beras yang berwarna sedikit berwarna coklat muda.

Jika dipegang pun, beras plastik akan lebih licin dibanding beras asli. Cara lain untuk menguji keaslian beras adalah dengan dibakar. Beras plastik akan cepat terbakar jika dikenai api. Berbeda dengan beras asli yang tidak terbakar, tetapi muncul wangi beras yang keluar karena beras terkena api.

 “Paling tidak ada empat  cara sederhana untuk mengenali beras plastik,” kata Asmo.

Pertama, dari bentuknya, tampilan beras asli memiliki guratan dari bekas sekam padi, sedangkan beras plastik tidak terlihat guratan pada bulirnya dan bentuknya agak lonjong.

Kedua, dari ujung-ujung bulir beras, pada beras asli terdapat warna putih di setiap ujungnya, warna tersebut merupakan zat kapur yang mengandung karbohidrat. Sedang beras bercampur plastik tidak ada warna putihnya.

Ketiga, jika beras asli direndam dalam air maka akan berubah warna menjadi lebih putih, sedangkan beras plastik hasilnya tidak akan menyatu dan airnya tidak akan berubah menjadi putih.

Keempat, jika beras palsu ditaruh di atas kertas maka terlihat beras tidak natural, berbentuk lengkung, tidak ada patahan.

“Kalau dipatahkan akan pecah menjadi bentuk kecil-kecil. Sementara beras asli bentuk bulirnya sedikit menggembung dan kalau dipatahkan hanya terbelah menjadi dua,” jelas Asmo.

Apa dampak jangka pendek dan jangka panjang bila sampai masuk ke tubuh manusia?

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan PT. Succofindo terhadap beras plastik yang ditemukan di Bekasi, Jawa Barat, menunjukkan adanya kandunganpolyvinyl cholride (PVC) yang biasa terdapat di pipa, kabel, dan lantai.

Ditambah lagi, beras tersebut juga mengandung tiga senyawa lain, yakni benzyl butyl phthalate (BBP), bis 2-ethylhexyl phtalate (DEHP), dan diisononyl phthalate (DINP). Ketiga zat ini biasa dipakai sebagai pelentur pada pipa dan kabel.

Sangat mengerikan bila zat-zat kimia tersebut sampai masuk ke dalam tubuh manusia. Akibat bila ketiga zat kimia tersebut masuk ke dalam tubuh, maka bisa memicu mutasi genetik, meracuni saraf, dan menyebabkan kanker.

Dalam jangka pendek, keberadaan plastik di saluran pencernaan bisa mengakibatkan sembelit atau diare. Sementara itu, dalam jangka panjang, plastik tidak bisa dikeluarkan melalui kotoran dan akan memicu perubahan sel.

Ditambahkan oleh seorang dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dr. Ari Fahrial Syam, yang mengatakan phtalate (DEHP) juga bisa menyebabkan kemandulan pada pria.

“Sementara pada wanita zat ini juga mengganggu sistem reproduksi sehingga bisa menyebabkan gangguan menstruasi. Bahkan pada suatu penelitian disebutkan kadar zat ini yang tinggi pada ibu melahirkan ternyata bayinya akan memiliki skrotum dan penis yang kecil,” katanya.

Ari menambahkan, hal tersebut menunjukkan bahwa phtalate bisa menembus plasenta sehingga berbahaya jika dikonsumsi ibu hamil.

SANKSI FIFA TERHADAP PSSI ( Tinjauan dari Sisi Hak Pemain dan Penonton Sepak Bola )

SANKSI FIFA TERHADAP PSSI ( Tinjauan dari Sisi Hak Pemain dan Penonton Sepak Bola )

Mengenai sepakbola Indonesia, FIFA telah mengambil sikap. Badan tertinggi sepakbola dunia tersebut telah menjatuhkan hukuman terhadap PSSI. Hukuman ini berlaku segera dan akan berlangsung hingga waktu yang belum ditentukan.
            Selama masa hukuman, Indonesia kehilangan banyak hak sepakbolanya, termasuk ikut serta dalam kejuaraan. Ada pengecualian, memang, yang membuat Tim Nasional Indonesia tetap dapat ambil bagian di SEA Games. Namun bukan itu poin utamanya. Lama atau tidaknya hukuman FIFA tergantung PSSI sendiri.
            Sebagaimana hukuman yang berlaku segera, pencabutan hukuman pun dapat dilakukan dengan segera. Selama, tentu saja, PSSI mampu memenuhi empat ketentuan pencabutan hukuman yang ditentukan FIFA. Ketentuan pertama dari empat ketentuan tersebut adalah: Komite Eksekutif PSSI terpilih dapat mengelola perkara PSSI secara mandiri dan tanpa pengaruh dari pihak ketiga, termasuk kementerian (atau badan kementerian).
             Ketentuan kedua berisi pengembalian kewenangan terhadap tim nasional Indonesia kepada PSSI: Tanggung jawab mengenai tim nasional Indonesa kembali menjadi kewenangan PSSI. Seperti ketentuan kedua, ketentuan ketiga dan keempat juga berisi pengembalian kewenangan kepada PSSI (“tanggung jawab mengenai semua kejuaraan PSSI kembali menjadi kewenangan PSSI atau liga yang dibawahinya” dan “semua kesebelasan yang berlisensi PSSI di bawah regulasi lisensi kesebelasan PSSI dapat berkompetisi di kejuaraan PSSI”).
             Selama masa hukuman, PSSI kehilangan hak-hak keanggotaan mereka di FIFA. Selain itu, semua kesebelasan Indonesia (tim nasional atau klub) tidak dapat terlibat dalam kontak olah raga internasional. Hak-hak yang hilang dan larangan yang berlaku termasuk hak untuk ikut serta dalam kejuaraan FIFA dan AFC (Asian Football Confederation, Federasi Sepakbola Asia).
             Hukuman yang dijatuhkan FIFA tidak hanya membatasi hak-hak kesebelasan. Anggota dan pengurus PSSI juga tidak dapat terlibat, termasuk sebagai peserta, dalam setiap program pengembangan bakat, kursus, atau pelatihan yang diselenggarakan FIFA maupun AFC.
             Secara khusus, dalam surat keputusannya, FIFA menyoroti keikutsertaan tim nasional Indonesia di South East Asean Games 2015 (SEA Games 2015) di Singapura. Mengingat hal ini termasuk kontak olahraga internasional, tim nasional Indonesia seharusnya tidak dapat ikut serta di cabang olahraga sepakbola SEA Games 2015. Namun FIFA memberi pengecualian. Tim nasional Indonesia dapat ikut serta di SEA Games 2015.
            “Secara khusus dan tidak berhubungan dengan hukuman, Komite Eksekutif FIFA telah memutuskan bahwa tim nasional Indonesia dapat meneruskan keikutsertaan mereka di SEA Games hingga keikutsertaan mereka berakhir,” bunyi pernyataan FIFA di surat resmi yang mereka keluarkan mengenai penjatuhan hukuman terhadap PSSI.
             Sebagai catatan, pertandingan-pertandingan di cabang olahraga sepakbola SEA Games tidak termasuk dalam agenda FIFA sehingga hasil pertandingan-pertandingannya tidak akan memengaruhi peringkat Indonesia di ranking FIFA dan, karenanya, tidak menjadi kewenangan FIFA juga melarang Indonesia ikut serta di SEA Games.
             Begitu juga kompetisi sepakbola nasional yang masih dapat bergulir tanpa pengaruh sanksi tersebut. Sementara itu secara terpisah presiden Joko Widodo mengatakan mendukung langkah Menpora soal keputusannya terhadap PSSI.
            “Melihat permasalahannya harus lebih lebar. Kita ini hanya ingin ikut di ajang internasional atau berprestasi di ajang internasional?” sebut Jokowi dikutip dari CNN Indonesia.
            “Jika hanya ingin ikut ajang internasional namun selalu kalah, lalu kebanggaan kita ada dimana, itu yang saya ingin tanyakan,” tambahnya.
            “Kita selalu ikut ajang internasional namun selalu kalah. Yang kita lakukan adalah pembenahan total, pembenahan total daripada kita punya prestasi seperti ini terus sepanjang masa.”
             Suporter sepak bola Indonesia sepertinya harus kembali menelan pil pahit. Pasalnya, Indonesia mendapatkan sanksi dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Sanksi tersebut merupakan buntut dari aksi berlebihan yang dilakukan oleh penonton. AFC menilai bahwa aksi yang dilakukan pada 2 laga pertandingan kualifikasi Piala AFC U-23 yaitu melawan Timor Leste dan Korea Selatan sangat berlebihan. Hal tersebut tetap tidak diperkenankan walaupun saat itu Indonesia menjadi tim tuan rumah. Aksi berlebihan yang dimaksud oleh pihak AFC adalah aksi menyalakan kembang api. Walaupun sepertinya sepele dan sering dilakukan, namun pada ajang AFC supporter memang tidak diperkenankan untuk menyalakan kembang api.
              Buntut dari aksi berlebihan tersebut, tim Garuda harus rela bermain tanpa supporter pada dua pertandingan Pra-Piala Dunia dan Kualifikasi Piala Asia. Itu artinya, laga tim Indonesia melawan Irak yang akan dilakukan pada 16 Juni 2015 mendatang akan digelar tanpa supporter. Selain itu, Pada laga kandang kontra Thailand yang akan dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2015, Indonesia juga kehilangan hak kandangnya karena dinyatakan bermain di tempat netral. Parahnya lagi, keikutsertaan Indonesia dalam 2 ajang tersebut juga masih tidak jelas. Hal ini erat kaitannya dengan kondisi perseteruan antara pemerintah dan PSSI yang masih terus memanas.
               Selain itu, tim transisi yang sedianya bertemu dengan petinggi FIFA pada tanggal 25 Mei 2015 harus dibatalkan. FIFA telah membahas mengenai pertemuan tim transisi dengan pihaknya. Mereka membalas melalui facsimile dan menyatakan penyesalannya karena harus membatalkan pertemuan tersebut. Alasan pembatalan pertemuan tersebut adalah karena pada tanggal tersebut diadakan Kongres FIFA. Namun, dalam surat tersebut FIFA juga menekankan pihak pemerintah Indonesia untuk segera membatalkan sanksi pembekuan PSSI. FIFA memberikan tenggat waktu hingga tanggal 29 Mei 2015. Jika masalah PSSI tersebut belum bisa diselesaikan, maka pihak FIFA akan memberikan sanksi kepada Indonesia. Jika pada kongres umum nanti tiga perempat dari anggota setuju untuk menjatuhkan sanksi, maka Indonesia sudah pasti akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Statuta FIFA pasal 14. FIFA memang akan melakukan kongres umum di Zurich pada tanggal 28 Mei hingga 29 Mei 2015 mendatang.
               Lalu, apa yang diharapkan oleh pemain tim Indonesia U-23 kepada para supporter terkait dengan sanksi yang diberikan serta ketidakjelasan keikutsertaan tersebut? Kapten tim nasional Indonesia U-23 menyatakan jika Indonesia jadi berlaga dua ajang tersebut, maka timnya berharap bahwa supporter Indonesia bisa memenuhi Gelora Bung Karno saat berhadapan dengan Brunei Darussalam. Manahati Lestusen menyatakan bahwa dukungan supporter sangat penting dan kehadiran mereka membuat tim Indonesia menjadi semangat dan senang.
              “Dengan adanya sanksi FIFA terhadap PSSI, kompetisi jadi tidak menentu dan entah akan sampai kapan. Kuncinya ada di pemerintah,” kata Asdian, Rabu, 3 Juni 2015.
              Asdian akan membicarakan soal nasib tim Semen Padang dengan komisaris perusahaan tersebut. Menurut dia, dampak sanksi FIFA bukan hanya akan dirasakan oleh klub, tapi juga para pemain yang kehidupannya sangat bergantung pada kompetisi sepak bola. “Kami ingin badai ini cepat berlalu,” ujarnya.
              Rencana pemerintah untuk menggulirkan kompetisi setelah Lebaran sangat sulit diterima Semen Padang. Menurut dia, gelaran kompetisi liga profesional akan sangat membutuhkan banyak biaya dan sponsor untuk bertanding. “Klub memiliki kehidupan profesional, punya biaya, dan kehidupan dari sponsor,” ucapnya.

BBC Indonesia mewawancarai tiga orang suporter klub Persib Bandung, Persija Jakarta dan Arema Malang tentang harapan mereka tentang penyelesaian kisruh PSSI dan Kemenpora. Berikut petikannya:

Bodhenks Aremanoid (Suporter klub Arema Malang)
            Suporter Arema dalam sebuah laga di Stadion Gelora Bung Karno. Kini pemandangan seperti ini lenyap dari stadion-stadion setelah PSSI menghentikan kompetisinya. 
           “Semenjak kompetisi liga dihentikan, saya praktis kehilangan hiburan. Dulu saya selalu mendatangi Stadion Kanjuruhan setiap Arema berlaga. Saya jelas sedih dan marah. Bukankah kita semua tahu sepak bola itu merupakan alat untuk mempersatukan? Mengapa untuk memperbaiki sepak bola Indonesia dengan membekukan PSSI? Saya tahu ini tujuannya baik, tetapi caranya yang nggak benar. Saya terus terang jadi apatis. Untungnya, masih ada hiburan sepak bola yang bisa saya jadikan hiburan: sepak bola antar kampung alias tarkam. Ha-ha-ha.” kata Bodhenks Aremanoid. 

Heru Viking (Ketua Viking Persib Fans Club)
             Tim Persib Bandung, yang merupakan juara bertahan liga utama sepak bola Indonesia, kini terdampak akibat pembekuan PSSI. Efeknya kurang bagus (buat sepak bola Indonesia), dan saya sangat menyayangkan kebijakan Menpora itu. Suporter Persib menyayangkan kebijakan Menpora membekukan PSSI, karena membuat masyarakat kehilangan hiburan menonton laga sepak bola. 
             Pemerintah dan PSSI sebagai yang diharapkan masyarakat untuk membuat sepak bola lebih maju. Harusnya mereka berkolaborasi dengan baik, berkolaborasi untuk kepentingan bersama. Seharusnya mereka duduk semeja, tenang, dan pecahkan masalahnya yang hasilnya bisa menyenangkan semua pihak.
             Bagi kami sepak bola juga alat silaturrahmi. Kami khawatir kalau sepak bola nilainya berkurang karena ada kebijakan pembekuan PSSI oleh Kemenpora. 
             Kalau FIFA membekukan PSSI, ya pasti ngefek (berdampak) buat Persib, karena nggak bisa bermain di liga yang lebih besar. Ketua Viking Persib Fans Club, Heru Joko

Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, ini akan menganggu proses kebangsaan dan kenegaraan. Apa pasal? Karena sepak bola itu bisa menjadi sarana untuk persatuan dan kesatuan.

Masyarakat melihat masalah ini pasti tidak puas, karena sepak bola itu merupakan hiburan mereka. Dengan pembekuann atas PSSI dan kompetisi dihentikan, hiburan rakyat menjadi berkurang.

Andi Bachtiar Yusuf (Suporter Persija Jakarta)
            Puluhan ribu suporter Persija Jakarta memadati Stadion Gelora Bung Karno. Kini pemandangan seperti ini tidak akan terlihat semenjak PSSI dibekukan Kemenpora. Tujuannya baik, tapi sepertinya cara yang ditempuh Menpora menunjukkan dia tidak memahami petanya. Karena, akibatnya jelas: semuanya (klub, pemain, manajer, pelatih, dll) menganggur. Kompetisi berhenti, pemain menganggur, dan bisnisnya menjadi nggakjalan.
            Sepak bola Indonesia ini 'kan baru jalan. Saya bisa bilang: musim ini banyak sponsor datang, mulai bergairahlah dunia industri sepak bola. Ada pihak yang mulai berinvestasi. Sekarang ini menjadi terhenti. Dan masalah lebih besar lagi, penonton sepak bola kehilangan tontonan. Pendukung Persija kehilangan tontonan, juga di tempat lain.

KEMELUT DI GOLKAR (TINJAUAN DARI SISI HUKUM)

KEMELUT DI GOLKAR (TINJAUAN DARI SISI HUKUM)

Untuk tugas keempat kali ini dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kali ini saya akan berargumen mengenai  "Kemelut Partai Golkar yang di tinjau dari segi hukum". Awalnya berita tentang Partai Golkar yang sering saya lihat di media cetak kabar maupun di layar tv, mengenai pemilihan siapa yang akan menjadi ketua umum ataupun pemimpin Partai Golkar selanjutnya di periode tertentu, sebelumnya tidak saya perhatikan, karena bagi saya siapapun yang menjadi ketua umum di partai tersebut yang saya harapkan bisa menjadi sosok seorang yang dapat mempengaruhi dan membawa hal-hal postif bagi seluruh kader-kadernya, namun hal semua ini menjadi permasalahan bagi internal partai, yaitu memperebutkannya jabatan ketua umum dalam partai golkar tersebut.

Kisruh Partai Golkar makin ribet ketika putusan hakim PTUN belum menyentuh kepastian hukum. Padahal, tidak ada lagi kekuatan politik yang mampu mendamaikan konflik tersebut. Maka tidak ada jalan lain kecuali menuntaskannya di pengadilan. 

Dalam sengketa kepengurusan partai Beringin, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur  pada Senin, 18 Mei kemarin, terkesan belum memutuskan apa-apa. Betapa tidak, majelis hakim yang dipimpin hakim Teguh Satya Bhakti itu hanya membatalkan SK Menkumham, Yasonna Laoly, yang mengesahkan kepengurusan Munas DPP Golkar versi Ancol pimpinan Agung Laksono.

Majelis hakim PTUN juga memutuskan, bahwa kepengurusan DPP Golkar dikembalikan kepada kepengurusan hasil Munas Riau 2009 di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum dengan Idrus Marham sebagai Sekjen. Selanjutnya, majelis hakim menyatakan bahwa putusannya dianggap sebagai UU sampai ada putusan pengadilan lebih tinggi yang membatalkannya.

Untuk sementara waktu, meski putusan tersebut disambut sebagai ‘kemenangan’ oleh kubu Aburizal Bakrie, namun di kubu inipun para pengurus dan kader di daerah dilanda kebingungan. Tak terkecuali bagi kubu Agung Laksono dimana mereka lebih sakit hati lagi karena dukungan pemerintah melalui Menkumham ternyata tidak menjamin legitimasi negara terhadap kepengurusannya.  

Majelis hakim PTUN memutuskan perkara yang bukan merupakan bagian gugatan dari kubu Aburizal Bakrie sebagaimana tecermin pada putusan dikembalikannya kepengurusan hasil Munas yang sudah kadaluarsa, jelas membingungkan kedua belah pihak. Sebab, sesuai anggaran dasar partai, kepengurusan Munas Ancol 2009 dianggap sudah gugur dengan sendirinya setelah pelaksanaan Munas Bali dan Munas Ancol berlangsung. Inilah kenapa keputusan PTUN tersebut tidak mengakhiri dualisme kepemimpinan yang ada.

Putusan PTUN malah mengesankan majelis hakimnya ikut terlibat dalam arena politik, yakni bermain di area aman. Tidak jelas siapa yang berhak dan siapa yang harus ditindak. Padahal, meskipun wewenang hakim PTUN terbatas pada ruang lingkup administrasi, tapi bisa saja majelis hakimnya melakukan terobosan hukum demi terwujudnya kepastian hukum.

Terobosan hukum dipandang sangat penting ditempuh mengingat dua hal pokok. Dalam konflik Golkar sekarang ini, nyaris tidak ada lagi kekuatan politik yang mampu mendamaikannya, termasuk keluarga Cendana yang punya saham dalam membesarkan Golkar sekalipun. Ini tecermin upaya Tommy Soeharto untuk menjadi mediator penyelenggaraan Munas bersama, yang ternyata tak digubris oleh kedua kubu yang berseteru.

Perlunya terobosan hukum untuk menyelesaikan konflik Golkar  juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan menjaga stabilitas negara. Sebab bila ferus berlarut, bisa menganggu pelaksanaan Pemilukada yang akan berlangsung pada pertenganhan tahun ini.  

KPU, setidaknya bakal direcoki akibat konflik tersebut. Kemungkinan paling buruknya, masyarakat sebagai konstituen mengalami konflik horizontal. Ini akibat tarik-manarik konflik vertikal antar calon kepala daerah yang saling diusung oleh dua kubu Golkar beserta sponsor elit politik non-Golkar dan korporasi di belakangnya.Sekarang ini saja, pasca putusan PTUN tersebut terbit, tawaran kompromi atau islah dari kubu Agung Laksono dalam hal sebatas Pemilukada, tidak bakal menuntaskan persoalan dualisme kepemimpinan Golkar. Sebab kalau calon yang diusung Golkar kelak menang, hal itu rawan digugat oleh barisan koalisi parpol yang kalah.

Ujung-ujungnya, malah KPU yang dikroyok secara hukum oleh pecundang barisan parpol tersebut. Pasalnya, kalaupun putusan PTUN yang mengembalikan kepengurusan Golkar versi Munas Riau dijadikan rujukan KPU dalam pengesahan peserta dan pemenang Pemilukada, putusan PTUN akan dianggap bukan merepukan putusan final. Itu selama Menkumham tidak mencatatkannya secara resmi kepengurusan mana yang sah. Terlebih lagi andai kubu Agung Laksono mengajukan banding. Baik Menkumham maupun KPU lebih terombang-ambing lagi.

Dalam hal inilah, sebagai wakil Tuhan di muka bumi, terobosan hakim semakin penting ditempuh, agar dapat menjadi pijakan hukum bagi para hakim di peradilan lainnya dalam menuntaskan sengketa internal partai politik. Andai terobosan itu muncul, masing-masing pihak bertikai dengan sendirinya akan diuji untuk menerima atau menolak pada koridor konstitusional.

Bila majelis hakim memutuskan kubu Aburizal Bakrie yang sah, maka atas nama kepastian dan ketertiban hukum, kubu Agung Laksono dipaksa secara konstitusional untuk tunduk pada putusan. Kalaupun menolak, toh  konstitusi juga memberikan celah untuk melakukan banding ke tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) sampai ke tingkat Pembuktian Kembali di Mahkamah Agung. Sebaliknya, bila majelis hakim memutuskan kubu Agung Laksono yang sah, mekanisme tersebut juga berlaku.

Sikap menerima dan menolak di antara dua kubu yang bertikai itulah merupakan ajang pembuktian tingkat kedewasaan politik yang terikat dengan kepastian dan ketertiban hukum. Dalam arti, negara sebagai wadah kepentingan publik luas tidak boleh cedera hanya karena kepentingan  Golkar. 

Problemnya memang ketika salahsatu kubu tidak menerima lalu mengajukan upaya hukum di atasnya. Kalau persoalannya akan menggerus loyalitas pemilih Golkar dalam Pemilu, itu bukan urusan negara, tapi rumah tangga Golkar.  Yang jadi persoalan adalah ketika Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak mengatur jangka waktu penyelesaian sengketa kepengurusan partai, dan di saat bersamaan jadual Pemilukada juga sedang berjalan.

Dalam hal ini, amar putusan majelis hakim PTUN atau PT-TUN pada terobosan hukumnya bisa saja memutuskan dua hal pokok. Pertama, memutuskan salah satu kepengurusan yang sah. Tapi upaya hukum di atasnya yang diajukan pihak keberatan diperintahkan oleh pengadilan untuk ditangguhkan sampai Pemilukada berjalan selesai. Dalam arti, hingga sampai sengketa Pemilukada diputuskan di Mahkamah Konsitusi (MK). 

Pilihan kedua, memutuskan salah satu kepengurusan yang sah. Dan bila salah satunya menolak, maka pengadilan memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelenggarakan Munas bersama sebagai jalan tengah. Munas itupun mesti diberi tenggat waktu. Misalnya dalam satu bulan ke depan sudah harus menjadi lembar resmi keabsahan kepengurusan parpol oleh Kemenkumham. Pengesahan itupun mesti dilakukan sebelum KPU mencatatkan secara resmi nama-nama calon kepala daerah yang diusung partai politik.

Bila perlu, andai majelis hakim dalam menggali bukti-bukti perkara menemukan kasus sebagai pelanggaran serius, mereka juga bisa menerbitkan rekomendasi kepada MK untuk membubarkan Golkar. Ini lebih baik ketimbang roda pemerintahan sekarang ini berjalan kurang lancar akibat tarik-menarik kepentingan segelintir elit dan korporasi di balik kisruh Beringin ini. Manuver trio ‘KMP’ (Kalla-Paloh-Mega) yang mendukung kubu Agung Laksono dan dukungan terselubung Presiden Jokowi terhadap kubu Aburizal Bakrie, merupakan etalase tarik-menarik kepentingan politik sempit tersebut.

Jangan sampai tarik-menarik dalam konflik itu berakibat pada terhambatnya roda pemerintahan sekaligus memecah belah antar elemen bangsa. Maklum saja, sebagai bekas mesin rezim Orde Baru dan dengan segala penataan Golkar pasca reformasi 1998, simpatisan partai  ini masih mengakar di pelosok tanah air.  Lihat saja, sejak Pemilu 1999 sampai 2014 kemarin, Beringin masih saja berada di klaseman papan atas dalam catur perpolitikan di Indonesia.

Akar Konflik

Apabila diurutkan secara kronologis, tanpa menyertakan tanggal-tanggal, akar konflik Partai Golkar dapat dirunutkan sebagai berikut:

Pertama, pemberian mandat kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam Rapimnas VI Partai Golkar di Jakarta. Mandat itu berisi dua opsi, yakni (1) menetapkan ARB sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden Partai Golkar, dan (2) memberikan mandat penuh kepada ARB untuk menjalin komunikasi dan koalisi dengan partai politik manapun. Fakta politik yang terjadi, ARB tidak menjadi Capres atau Cawapres, melainkan mengusung pasangan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Rajasa. Padahal, dalam pemahaman yang berbeda, mandat penuh hanya diberikan dalam konteks ARB sebagai Capres atau Cawapres, bukan malah membawa Partai Golkar untuk mengusung pasangan Capres dari non kader dan partai politik lain.

Kedua, upaya Partai Golkar mengusung Prabowo-Hatta ternyata tidak diikuti oleh semua pengurus, fungsionaris dan kader Partai Golkar. Secara terbuka, atau tertutup, beberapa pengurus, fungsionaris dan kader mendukung pasangan Jokowi-JK. Keberadaan JK sebagai mantan Ketua Umum Partai Golkar menjadi alasan utama dibalik dukungan itu. Di sinilah drama dimulai. Janji yang diucapkan ARB untuk tidak memecat kader seperti itu, ternyata dilanggar. Padahal, berkali-kali ARB mengatakan bahwa pengurus atau fungsionaris yang bersangkutan cukup meletakkan jabatan, selama Pilpres berlangsung. Proses inilah yang bermuara kepada pemecatan tiga orang kader Partai Golkar dari keanggotaan partai, yakni Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid dan Poempida Hidayatullah.

Ketiga, masalah baru kemudian muncul, yakni waktu pelaksanaan Munas Partai Golkar. Kader-kader senior yang terlibat dalam Munas Riau, mengingatkan soal perbedaan antara Anggaran Dasar Partai Golkar dengan rekomendasi Munas. Sesuai dengan amanat pasal 30 Anggaran Dasar Partai Golkar, Munas adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. Mengingat Munas Riau 2009 berakhir pada tanggal 08 Oktober 2009, berarti Munas Partai Golkar dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 08 Oktober 2014. Hanya saja, ada rekomendasi Munas Riau yang menyebutkan perpanjangan waktu kepengurusan, sampai tahun 2015. Upaya untuk mendesak agar Munas Partai Golkar disesuaikan dengan AD Partai Golkar dilakukan.

Keempat, bukannya malah berupaya memberikan penjelasan yang memadai menyangkut perbedaan tafsiran antara penganut AD Partai Golkar versus rekomendasi Munas Riau, DPP Partai Golkar dibawah ARB malahan memberikan sanksi kepada pengurus DPP Partai Golkar yang mendesak Munas dilaksanakan sesuai dengan AD Partai Golkar. Sejumlah pengurus dicopot atau digeser dari jabatannya. Bahkan, muncul ucapan, “Apa mereka yang menghendaki Munas Oktober 2014 itu tidak ingat Surat Keputusan sebagai Dewan Pengurus DPP Partai Golkar?” Konflik ini bisa diselesaikan, walau tetap saja sejumlah pengurus DPP Partai Golkar hilang dalam struktur DPP Partai Golkar, nyaris tanpa komunikasi politik yang cukup.

Kelima, situasi baru muncul, akibat voting menyangkut UU tentang Pemilihan Langsung Kepala Daerah di DPR RI. Sebelas anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ternyata mendukung opsi pemilihan langsung kepala daerah. Sanksi kemudian datang dengan cepat, yakni pencopotan dari jabatan struktural di dalam tubuh Partai Golkar. Konflik baru ini masih terbatas, tidak meluas. Kalangan elite Partai Golkar malah semakin giat melakukan konsolidasi untuk menghadapi Munas pada bulan Januari 2015. Kandidat-kandidat Ketua Umum Partai Golkar bermunculan, antara lain Agung Laksono, MS Hidayat, Airlangga Hartarto, Priyo Budi Santoso, Hadjriyanto Thohari, Zainuddin Amali dan Agus Gumiwang. Kandidat-kandidat yang bersaing itu melakukan konsolidasi secara diam-diam atau terang-terangan.

Keenam, konflik baru muncul, akibat pergerakan di lapangan. Atas nama DPP Partai Golkar, terjadi penggalangan politik untuk mengusung ARB sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar untuk kedua kalinya. Gerakan itu melibatkan DPD-DPD I Partai Golkar. Pertemuan-pertemuan tertutup diadakan, baik di Jakarta, maupun di masing-masing pulau atau provinsi. Masalahnya, antara gerakan politik dengan ucapan berseberangan. Hal inilah yang memicu desas-desus politik yang sulit dikendalikan. Desas-desus itu bertambah runyam, ketika kandidat Ketua Umum Partai Golkar diluar ARB dibatasi pergerakannya. Bahkan, atas nama revitalisasi kepengurusan, sejumlah pengurus Partai Golkar di daerah-daerah digeser atau dicopot dari jabatannya, mengulangi  pola yang terjadi dalam tubuh DPP Partai Golkar.

Ketujuh, masalah jegal-menjegal tentu sudah “biasa” di kalangan politisi, hanya saja tercium upaya agar Munas Partai Golkar dilakukan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah “sama-sama dimaklumi”, yakni Januari 2015. Dalam keadaan semacam itu, diadakan Rapat Pleno DPP Partai Golkar guna mencarikan jalan keluar. Rapat Pleno memutuskan agar Rapimnas VII Partai Golkar sama sekali tidak membahas agenda Munas Partai Golkar, melainkan hanya membahas isu-isu aktual. Sebelum Rapat Pleno diadakan, sudah terjadi Rapat Koordinasi Partai Golkar dengan menghadirkan DPD-DPD I di Bandung. Skenario tertutupnya adalah Munas dilakukan sesegera mungkin, dengan tujuan memenangkan ARB sebagai Ketum. Namun, upaya itu berhasil dipatahkan dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar. Walau demikian, pergerakan politik terus dilakukan, yakni pertemuan informal antara DPD I Partai Golkar dengan Nurdin Halid di Bali. Secara bersama-sama, mereka ingin datang ke acara Rapimnas VII Partai Golkar di Yogyakarta, langsung dari Bali.

Kedelapan, situasi menjadi matang, ketika Rapimnas VII Partai Golkar di Yogyakarta ternyata membahas agenda Munas Partai Golkar. Jadwal Munas disepakati, yakni 30 November – 2 Desember 2014. Tempat Munaspun ditetapkan, yakni Bandung, dengan opsi Surabaya dan Bali. Para pengurus DPP Partai Golkar yang berbeda tafsiran menyangkut kewenangan Rapimnas, sebagaimana diatur dalam AD-ART Partai Golkar, sama sekali diabaikan.

Kesembilan, konflik yang bersifat tertutup kemudian menjadi terbuka, diawali ketika diadakan Rapat Pleno DPP Partai Golkar guna mengesahkan rancangan materi Munas Partai Golkar. Walau mengusai penuh arena Rapimnas Partai Golkar yang dikendalikan oleh DPD-DPD I Partai Golkar, ternyata mayoritas pengurus DPP Partai Golkar semakin sulit dikendalikan. Kedatangan “AMPG” yang berpakaian lengkap, baru dan berjalan rapi, ternyata mengundang sentimen baru. Dalam waktu beberapa saat saja, muncul ratusan “AMPG” lagi, sehingga memicu konflik terbuka. Rapat Pleno DPP Partai Golkar gagal dilaksanakan, terutama dalam rangka mendengarkan paparan SC Munas, guna disahkan sebagai draft Munas Partai Golkar pada masing-masing komisi. Upaya untuk menskor Rapat Pleno, ternyata berbuah kepada perebutan palu. Ketua Umum Partai Golkar ARB dan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham kemudia dipecat, karena dianggap tidak mampu melanjutkan Rapat Pleno hingga selesai, sebagai syarat legal guna menuju arena Munas. Sejak saat itulah, terbentuk Pejabat Sementara Ketua Umum Partai Golkar, lalu Presidium Penyelamat Partai Golkar sebagai wadah politiknya. DPP Partai Golkar dikuasai secara penuh.

Kesepuluh, walau tidak berhasil mengendalikan DPP Partai Golkar, serta dalam status pemecatan terhadap Ketua Umum dan Sekjen, Munas Partai Golkar tetap diselenggarakan di Bali, pada tanggal November – 2 Desember 2014. Perbedaan pendapat terjadi, termasuk di kalangan Presidium Penyelamat Partai Golkar. Munas Partai Golkar di Bali dipantau dari dekat. Upaya islah yang coba dilakukan oleh Dr Akbar Tandjung ternyata tidak berhasil. Sesuai dengan upaya dan skenario yang sudah dilakukan sebelumnya, terjadi Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Partai Golkar yang sudah tidak lagi mewakili mandat yang dibawa dari Rapat Pleno DPP Partai Golkar.

Kesebelas, tanpa menunggu waktu lama sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU tentang Partai Politik berkaitan dengan pendaftaran kepengurusan, DPP Partai Golkar dengan pejabat sementara Ketua Umum Agung Laksono, melakukan Munas di Ancol pada 6-8 Desember 2014. Kedua Munas melahirkan dua kepengurusan. Proses pendaftaran kepada Kementerian Hukum dan HAM dilakukan pada hari yang sama, yakni 08 Desember 2014. Lalu, disinilah dimulai etape berikutnya menyangkut keberadaan Partai Golkar ke depan.